BANTEN – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi program strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu kini justru menuai sorotan.
Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Organisasi ini bahkan menduga proses lelang pembangunan Sekolah Rakyat hanya menjadi formalitas untuk mengantarkan pihak tertentu sebagai pemenang.
Melalui pernyataan sikap Nomor: 001/PS-SR/IX/2026 tertanggal 1 September 2026, P3B meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Ketua P3B Arip Wahyudin alias Ekek mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah catatan kritis yang perlu dibuka secara terang kepada publik.
Menurut P3B, dugaan persoalan sudah muncul sejak tahap perencanaan. Spesifikasi, waktu pelaksanaan hingga persyaratan administrasi disebut diduga dirancang sedemikian rupa sehingga berpotensi mengarahkan pemenang kepada pihak tertentu.
“Kalau benar proses lelang hanya formalitas, lalu untuk apa negara repot-repot membuat mekanisme tender?” demikian salah satu poin kritik P3B dalam pernyataan sikapnya.
P3B menilai kondisi tersebut, jika terbukti, dapat mencederai prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas.
BUMN Bermasalah Kok Dipercaya Lagi?
Sorotan P3B tak berhenti pada proses tender.Mereka juga mempertanyakan penunjukan badan usaha milik negara atau perusahaan pelat merah sebagai pelaksana pekerjaan.
P3B mengklaim terdapat rekam jejak audit sebelumnya yang perlu menjadi pertimbangan serius, termasuk dugaan persoalan yang pernah berujung pada kerugian keuangan negara dan status daftar hitam dalam proyek pemerintah lainnya.
Atas kondisi tersebut, P3B melontarkan pertanyaan keras.
Mengapa perusahaan yang disebut memiliki catatan persoalan tata kelola dan kepatuhan masih dipercaya mengelola proyek yang bersumber dari uang rakyat?
“Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan pelaksana. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi masyarakat justru menjadi ladang persoalan baru,” tegas P3B.
120 Dus Keramik Ikut Disorot
Persoalan juga disebut P3B mulai terlihat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Mulai dari dugaan keterlambatan, kualitas pekerjaan yang disebut tidak sesuai spesifikasi, hingga dugaan penyelewengan material.
Salah satu yang disorot adalah mencuatnya kasus 120 dus keramik di Lebak yang menurut P3B perlu ditelusuri secara serius.
Bagi P3B, jika berbagai dugaan tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar soal bangunan.
Sebab, proyek Sekolah Rakyat menyangkut fasilitas pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Negara bukan hanya berpotensi kehilangan uang. Anak-anak bangsa juga kehilangan waktu dan kesempatan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” tegas P3B.
P3B: Jangan Tunggu Bau Korupsi Makin Menyengat
Karena itu, P3B mendesak kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh paket pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh BUMN yang memiliki catatan persoalan.
P3B juga meminta dilakukan audit kinerja dan keuangan secara independen oleh lembaga yang berwenang.
Tak kalah keras, P3B mendesak Kejaksaan Agung RI dan KPK RI turun tangan mengusut dugaan pengkondisian lelang serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.
Mereka meminta aparat tidak berhenti pada pekerja atau pelaksana lapangan jika nantinya ditemukan pelanggaran.
“Usut jejaringnya, jangan hanya berhenti pada pelaksana di lapangan,” demikian tuntutan P3B.
P3B juga mengingatkan kalangan pengusaha dan BUMN agar tidak menjadikan proyek pemerintah sebagai ajang mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Bagi P3B, BUMN semestinya menjadi lokomotif pembangunan sekaligus contoh tata kelola yang bersih.
“Sekolah Rakyat Jangan Jadi Sekolah Korupsi!”
P3B menegaskan Sekolah Rakyat merupakan amanah negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karena itu, program tersebut jangan sampai tercoreng oleh praktik yang merusak kepercayaan publik.
P3B menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kemerdekaan pendidikan tidak akan tercapai jika fondasi bangunannya dibangun di atas praktik korupsi,” tegas Arip Wahyudin alias Ekek.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Publik menunggu: apakah berbagai dugaan tersebut akan dibuktikan atau justru kembali menguap tanpa kejelasan?
(Red)
