BANTEN – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai pagu indikatif mencapai lebih dari Rp24,3 triliun menuai sorotan tajam.
Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) mempertanyakan transparansi, pola penunjukan pelaksana, hingga kewajaran nilai puluhan paket proyek tersebut.
P3B bahkan mendesak KPK, BPK, Kejaksaan Agung, dan Komisi V DPR RI turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang tersebar di berbagai provinsi itu.
Ketua P3B Arip Wahyudin alias Ekek dalam pernyataan sikapnya, Minggu (30/8/2026), mengatakan pihaknya mencermati data pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2025-2026.
Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibuka secara terang kepada publik, terutama menyangkut konsentrasi pelaksana proyek pada sejumlah BUMN Karya.
“Jangan sampai proyek yang membawa nama program sosial dan pendidikan justru menjadi proyek yang tidak transparan,” tegasnya.
P3B mencatat dari daftar yang mereka himpun, sebagian besar paket pembangunan dikerjakan oleh sejumlah BUMN Karya, di antaranya PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT PP.
Kondisi tersebut, kata P3B, menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemilihan penyedia serta penerapan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Apakah proses seleksi sudah benar-benar memenuhi asas persaingan sehat? Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” ujar Arip.
Nilai Proyek Bikin Geleng Kepala
Sorotan semakin tajam ketika P3B menyoroti besarnya nilai sejumlah paket.
Dalam data yang dilampirkan, terdapat proyek pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai mencapai ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun.
Misalnya, pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2 tercatat senilai sekitar Rp1,33 triliun, Sumatera Utara sekitar Rp1,27 triliun, Sulawesi Selatan 1 sekitar Rp1,23 triliun, serta Jawa Timur 4 sekitar Rp1,22 triliun.
P3B mempertanyakan komponen pekerjaan yang menyebabkan nilai pembangunan tersebut begitu besar.
“Komponen apa saja yang membuat satu kompleks Sekolah Rakyat nilainya bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun? Ini bukan tuduhan, tetapi pertanyaan publik yang wajib dijawab secara terbuka,” kata Arip.
Karena itu, P3B meminta dilakukan audit teknis dan audit biaya untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sesuai kebutuhan, spesifikasi, dan volume pekerjaan.
Jangan Sampai Ada ‘Permainan’
P3B juga menyoroti pola keterlibatan sejumlah kontraktor yang memperoleh lebih dari satu paket proyek.
Menurut P3B, kondisi tersebut perlu diawasi untuk mencegah potensi konflik kepentingan maupun praktik pengadaan yang tidak sehat.
“Kalau ada pola perusahaan tertentu mendapatkan banyak paket, tentu publik berhak mengetahui bagaimana prosesnya. Jangan sampai muncul dugaan adanya pengaturan atau permainan dalam pengadaan,” ujarnya.
P3B menegaskan, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan lembaga berwenang. Karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum dan auditor negara tidak menunggu sampai proyek selesai jika memang terdapat indikasi yang perlu diperiksa.
P3B Desak RAB Dibuka
P3B kemudian melayangkan sejumlah tuntutan.
Pertama, Kementerian PU diminta membuka secara transparan RAB, HPS, spesifikasi teknis, metode evaluasi, serta dokumen pengadaan seluruh paket pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat berubah menjadi proyek rahasia. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang negara dibelanjakan,” tegas Arip.
Kedua, P3B mendesak BPK dan KPK melakukan audit maupun pemeriksaan terhadap proyek tersebut, termasuk menelusuri potensi kerugian negara apabila ditemukan penyimpangan.
Ketiga, P3B meminta perusahaan BUMN yang menjadi pelaksana proyek membuka informasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan proyek secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, Komisi V DPR RI diminta memanggil Menteri PU untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Anggaran pendidikan adalah uang rakyat. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi investasi untuk masa depan anak bangsa justru menimbulkan persoalan baru,” tandasnya.
P3B menyatakan akan terus mengawal proyek tersebut dan siap menempuh jalur hukum apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami tidak menuduh siapa pun telah melakukan korupsi. Tetapi ketika ada anggaran negara puluhan triliun rupiah, transparansi dan pengawasan tidak boleh dianggap sebagai gangguan,” pungkas Arip.
(Red).
