LEBAK – Data kemiskinan kembali bikin dahi berkerut. Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Medi Juanda, turun langsung mengecek kondisi warga yang tercatat dalam desil 9.
Hasilnya bikin miris: rumah warga berdinding anyaman bambu, lantai masih tanah, sementara untuk memasak masih mengandalkan kayu bakar.
Ironisnya, warga tersebut disebut tidak menerima bantuan sosial.
Medi pun mempertanyakan, bagaimana mungkin kondisi warga yang secara kasatmata terlihat memprihatinkan justru masuk dalam kategori desil 9 sehingga tidak menjadi prioritas penerima bantuan.
Dalam video sidaknya, Medi terlihat memasuki rumah sederhana yang dihuni sepasang suami istri.
“Ini saya sebagai wakil rakyat ngecek ke lapangan. Rumahnya tanah seperti ini, tungkunya masaknya saja pakai kayu,” ujar Medi dalam unggahan vidionya Jum’at (4/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan pendataan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka dan sistem di atas meja.
“Keadaan seperti ini sembilan. Di mana rasa keadilan. Mereka sudah tidak dapat bantuan,” katanya.
DATA DI ATAS MEJA, KONDISI DI BAWAH BEDA!
Medi menegaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat, bukan untuk memfitnah pihak tertentu.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali mekanisme pendataan kemiskinan yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
“Kita jangan membohongi rakyat kita. Lakukan pendataan sesuai dengan keadaan di bawah,” tegasnya.
Sorotan Medi diarahkan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), agar memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Tolong sekali lagi saya atas nama wakil rakyat, kepada pemerintah, tolong kita lakukan pendataan ya. BPS, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, sesuai dengan keadaan apa di bawahnya,” ujarnya.
JANGAN SAMPAI YANG MISKIN CUMA PUNYA DATA, TAPI TAK PUNYA BANTUAN!
Medi juga mengaku telah membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden, Menteri Sosial, dan Kepala BPS. Ia meminta evaluasi terhadap sistem pendataan sekaligus mendorong agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam menentukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurutnya, pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga kondisi riil warga seharusnya dapat menjadi bahan penting dalam proses pemutakhiran data.
Temuan tersebut sekaligus membuka pertanyaan besar: apakah data kemiskinan sudah benar-benar menggambarkan kondisi rakyat, atau justru ada warga yang luput dari radar bantuan?
Sebab, angka di atas kertas boleh terlihat rapi. Namun ketika pintu rumah warga dibuka dan yang terlihat adalah lantai tanah serta tungku kayu, pemerintah tentu patut kembali bertanya: data yang dipakai itu benar-benar sesuai kenyataan atau belum?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Sosial maupun BPS mengenai temuan Medi Juanda tersebut.
Status desil dan kelayakan penerima bantuan merupakan bagian dari mekanisme pendataan pemerintah. Temuan satu rumah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan sistem secara keseluruhan, tetapi dapat menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
(Red).
