LEBAK – Data kemiskinan kembali jadi sorotan. Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Medi Juanda, mengaku geram melihat data desil kemiskinan yang menurutnya tak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Jum’at (4/9/2026).
Bagaimana tidak? Warga yang secara kasatmata hidup serba kekurangan, bahkan disebut bisa masuk desil 9. Sementara warga tidak mampu lainnya justru tercatat berada di desil 6 ke atas.
Medi menilai persoalan ini bukan perkara sepele. Sebab, data desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan kebijakan sosial.
“Saya melihat sendiri dan turun sendiri ada rakyat yang tidak mampu desilnya sembilan. Bahkan itu yang tidak mampu banyak yang desilnya enam ke atas,” ujar Medi dalam video pernyataannya yang diunggah di media sosial.
Sekretaris Komisi III DPRD Lebak itu mempertanyakan akurasi pendataan yang dilakukan pemerintah pusat melalui instansi terkait.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses pendataan masyarakat miskin. Ia bahkan menilai kinerja BPS dan Kementerian Sosial perlu dievaluasi agar data pemerintah tidak justru membuat masyarakat bawah menjadi korban.Jangan sampai rakyat miskin cuma kalah di atas kertas!
Medi juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pendataan. Menurutnya, anggaran yang besar semestinya menghasilkan data yang akurat, bukan data yang justru menimbulkan tanda tanya dan rasa ketidakadilan.
Tak tinggal diam, Medi mengaku telah menyurati Presiden, Menteri Sosial, BPS, Kapolri hingga DPR RI terkait persoalan tersebut.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data. Alasannya, pemerintah daerah hingga tingkat desa, kelurahan, RT dan RW dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.
“Tolong berikan juga pemerintah pusat kebijakan kewenangan pemerintah daerah yang tahu yang ngerti tentang keadaan rakyat di bawah,” katanya.
Judi Online Ikut Disemprot
Bukan cuma data kemiskinan yang bikin Medi angkat suara. Judi online (judol) juga ikut disorot.
Medi meminta pemerintah pusat tidak setengah hati memberantas situs judi online. Ia menduga maraknya aktivitas tersebut ikut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
“Sekali lagi saya mohon tutup saja judi online-nya itu. Saya yakin pemerintah melalui Bapak Presiden itu bisa,” tegasnya.
Menurut Medi, pemberantasan judi online harus menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut keamanan ruang digital, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga.
Di sisi lain, Medi turut menyinggung kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji dan tenaga pendidik lainnya. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan mereka merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berharap pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar melalui angka dan data di atas kertas.
“Kalau ingin Indonesia maju, makmur dan sejahtera, kita harus memperbaiki diri dan menjadi pelayan masyarakat,” demikian pesan Medi.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kementerian Sosial, BPS maupun pihak terkait lainnya mengenai kritik dan pernyataan Medi Juanda tersebut Selaku Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak.
(Red).
