LEBAK, – Forum Wartawan Solid (FWS) mendesak adanya audiensi terbuka dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak terkait pencapaian pajak daerah dari berbagai sektor.
Ketua Umum FWS, Aji, menegaskan pihaknya ingin membedah secara transparan pemasukan pajak daerah, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, pajak penyerapan air perusahaan, hingga pajak dari sektor pertambangan yang diduga masih banyak ilegal.
“Kami minta kita buka-bukaan soal pajak di Bapenda secara live. Berapa uang pajak yang masuk dari seluruh sektor, bukan hanya tambang, tapi juga perusahaan makanan, hotel, parkir dan lainnya,” tegas Aji, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait besaran pendapatan pajak daerah dan penggunaannya. Ia menilai buruknya komunikasi antara Bapenda dengan media justru membuat informasi publik terhambat.
“Rakyat harus tahu apa arti pajak dan kenapa wajib pajak itu penting. Jangan sampai publik hanya diminta bayar, tapi tidak pernah dijelaskan secara transparan,” katanya.
Aji mengaku pihaknya sudah mencoba membangun komunikasi dengan Sekretaris Bapenda Lebak. Namun, respons yang diterima dinilai tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik.
“Kami sudah komunikasi, tapi balasannya cuma emot jempol. Seolah-olah kekuasaan di atas segalanya. Ini sangat mencengangkan,” ujarnya.
Ia memastikan FWS akan segera datang bersama tim untuk meminta audiensi secara terbuka dan disiarkan langsung agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya terkait pendapatan pajak daerah.
“Saya ingin buktikan secara terbuka dan transparan bagaimana sebenarnya pajak yang masuk ke daerah secara keseluruhan,” tandasnya.
Tak hanya itu, Aji juga melontarkan ultimatum keras. Jika audiensi dan permintaan konfirmasi tidak direspons, FWS mengancam akan menggelar aksi mosi tidak percaya terhadap Bapenda Lebak.
“Kalau tidak diterima, kami akan lakukan gerakan aksi mosi tidak percaya. Kami juga akan datangi Ombudsman Banten karena pelayanan di Bapenda terhadap kami dinilai sangat buruk,” katanya.
Aji menambahkan, media merupakan pilar keempat demokrasi yang seharusnya mendapat ruang komunikasi yang baik dari pemerintah daerah.
“Kalau kami saja ditanggapi seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda Kabupaten Lebak melalui Sekretaris Badan belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
(Tim).
